Page 11 - Modul Guru Fasilitator
P. 11

Sekolah,  kepala  satuan  pendidikan,  dan/atau  kepala  Dinas  Pendidikan.  (2)

                                 Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat
                                 1 meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis. (3) Kebijakan tertulis meliputi surat

                                 keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis
                                 lainnya.  (4)  Kebijakan  tidak  tertulis  dapat  berupa  himbauan,  instruksi,  dan/atau

                                 bentuk tindakan lainnya.
                              c.  Mekanisme  pencegahan  yang  dilakukan  oleh  satuan  pendidikan,  pemerintah

                                 daerah,  dan  Kemendikbudristek,  serta  tata  cara  penanganan  kekerasan  yang

                                 berpihak pada korban yang mendukung pemulihan meliputi penguatan tata kelola,
                                 edukasi serta penyediaan sarana prasarana

                              d.  Pembentukan Tim pencegahan dan penaganan kekerasan di lingkungan satuan
                                 pendidikan melalui TPPK dan  Pemerintah Daerah membentuk Satuan Tugas

                              e.  Pemberian sanksi bagi TPPK dan satgas yang melakukan pelanggaran. Adapun

                                 sanksi yang diberikan : teguran tertulis; pernyataan permohonan maaf tertulis yang
                                 disampaikan  melalui  papan  pengumuman  di  satuan  pendidikan  dan/atau  media

                                 massa; pemberhentian dari jabatan keanggotaan TPPK atau keanggotaan Satuan
                                 Tugas; dan/atau penutupan satuan pendidikan diselenggarakan oleh Masyarakat.

                              f.  Penanganan  dilakukan  oleh  satuan  pendidikan,  peerintah  daerah  sesuai

                                 kewenangan dan kementrian (Pasal 39) mulai dari penerimaan laporan (Pasal 45-
                                 46), pemeriksaan (Pasal 47-52), Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi (Pasal

                                 53-54), Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (Pasal 55-68), Pemulihan (Pasal
                                 69)

                              g.  Hak korban, pelapor, saksi, dan peserta didik seagai terlapor dalam penanganan
                                 kekerasan (Pasal 70)

                              h.  Partisipasi  Masyarakat  (pasal  71)  dalam  memberikan  edukasi,  melaporkan

                                 kejadian/kasus, memantau penyelenggaraan PPK, dan mendukung pelaksanaan
                                 pemenuhan hak dan perlindungan bagi korban, saksi dan pelapor

                              i.  Pengelolaan data kasus kekerasan yang bertujuan untuk menyediakan data kasus
                                 Kekerasan yang akurat dan tercatat dalam sistem informasi; dan/atau  mendukung

                                 pelaksanaan pemantauan Pencegahan dan dan evaluasi Penanganan Kekerasan
                                 di lingkungan satuan pendidikan. Hal ini dapat menggunana sistem informasi dan

                                 hasil  pengolahan  data  dimanfaatkna  untuk  pelaksanaan  evaluasi  dan/atau





               7 | M O D U L   A G E N   P E R U B A H A N   P E R I L A K U   M E N G G U N A K A N   M E D I A
               A N I M A S I   S A T U A   B A L I
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16