Page 9 - Modul Guru Fasilitator

Untuk menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu

dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan
pendidikan. Mendasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di dalam Pasal 54
disebutkan bahwa “anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan

perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan
lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau

pihak lain”, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 yang

diperbaharui menjadi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Maka Satuan Pendidikan

wajib melakukan tindakan-tindakan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan dan
tindakan penanggulangan apabila tindak kekerasan telah terjadi di satuan pendidikan (1,5).

.

Peraturan Pencegahan dan Penanganan Perundungan (6)
1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

5) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang
No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C yang menyebutkan “Setiap

orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut
serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

6) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (1a) yang menyebutkan :

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan

seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta
didik, dan atau pihak lain.

7) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

8) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
9) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

10) Undang-Undang RI omor 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender

5 | M O D U L A G E N P E R U B A H A N P E R I L A K U M E N G G U N A K A N M E D I A
A N I M A S I S A T U A B A L I