Page 58 - Modul Perundang-undangan LLAJ

pat merencanakan dan melaksanakan penanganan keselama-
tan lalu lintas secara terkoordinir dan selaras.

Seperti contoh ketika kecelakaan yang melibatkan bus ang-
kutan umum, maka pihak kepolisian dilibatkan untuk memeriksa
kondisi pengemudi dan kendaraan untuk menentukan mengapa
dapat terjadi kecelakaan, selanjutnya Kementerian Perhubungan
akan memeriksa apakah bus angkutan umum tersebut layak jalan,
serta di jalan tersebut apakah sudah dilengkapi dengan rambu,
marka, serta penerangan jalan. Kementerian Pekerjaan Umum
disini akan bertanggung jawab mengecek bagaimana konstruksi
jalan di lokasi kejadian, apakah ada jalan berlubang sehingga
menyebabkan kecelakaan. Dan yang terakhir bagaimana cara-
nya korban kecelakaan dapat terselamatkan, maka itu merupa-
kan tugas dari Kementerian Kesehatan untuk segera mempersi-
apkan ambulans dan rumah sakit terdekat.

Jadi untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan yang
fatal, juga untuk mengkoordinir apabila terjadinya kecelakaan
diperlukan kerjasama antara beberapa instansi yang telah diatur
dalam RUNK.

Tujuan

Setelah mempelajari modul ini, peserta pelatihan keselamatan
berlalu lintas diharapkan akan dapat menjelaskan rencana umum
nasional keselamatan yang meliputi penjelasan terkait siapa yang
bertanggung jawab terhadap manajemen keselamatan jalan,
jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan,
perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, dan penanganan
korban pasca kecelakaan.

RUNK perlu diperlajari karena di dalamnya memberikan penje-
lasan terkait siapa sajakah yang bertanggung jawab untuk me-
ningkatkan keselamatan di Indonesia serta apa saja yang menjadi
tanggung jawab instansi tersebut.

45
Modul Perundang-Undangan LLAJ