Page 57 - Modul Perundang-undangan LLAJ

Pendahuluan

Sering kali ketika berbicara terkait dengan keselamatan lalu
lintas, masyarakat pasti berfikir itu merupakan tanggung jawab dari
Kementerian Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia.
Taukah anda ternyata ketika kita berbicara terkait dengan
keselamatan lalu lintas, Pemerintah telah mengeluarkan Rencana
Umum Nasional Keselamatan (RUNK) yang mana di dalamnya
telah dijelaskan tanggung jawab dari masing-masing institusi
dalam rangka meningkatkan keselamatan di Indonesia menuju
road map to zero accident.

Karena keselamatan Jalan merupakan isu yang cenderung
mengemuka dari tahun ketahun dan saat ini sudah menjadi per-
masalahan global yang bukan semata-mata hanya masalah
transportasi saja tetapi sudah menjadi permasalahan sosial. Oleh
karena itu, ketika ingin meningkatkan keselamatan berlalu lintas,
maka bukan hanya diperlukan instansi teknis saja yang bertang-
gung jawab, tetapi instansi sosial lain pun harus ikut serta bersama-
sama meningkatkan keselamatan.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan khususnya pada Pasal 203 mengamanatkan untuk
penyusunan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) yang
bersifat jangka panjang (25 tahun). RUNK tersebut bertujuan untuk
memberikan pedoman bagi para pemangku kebijakan agar da-

44
Modul Perundang-Undangan LLAJ