Page 61 - Modul Perundang-undangan LLAJ

Pilar 1: Manajemen

Keselamatan Jalan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berta-
nggung jawab pada Pilar 1 ini. Bappenas berta-
nggung jawab untuk mendorong terselengga-
ranya koordinasi antar pemangku kepentingan
dan terciptanya kemitraan sektoral guna menjamin
efektivitas dan keberlanjutan pengembangan dan perencanaan
strategi keselamatan jalan pada level nasional, termasuk di
dalamnya penetapan target pencapaian dari keselamatan jalan
dan melaksanakan evaluasi untuk memastikan penyelenggaraan
keselamatan jalan telah dilaksanakan secara efektif.

Yang menjadi fokus penanganan pada pilar 1 ini adalah:
1. Penyelarasan dan koordinasi keselamatan jalan;
2. Protokol kelalulintasan kendaraan darurat;
3. Riset keselamatan jalan;
4. Survailans cedera dan sistem infromasi terpadu;
5. Dana keselamatan jalan;
6. Kemitraan keselamatan jalan;
7. Sistem manajemen keselamatan angkutan umum; dan
8. Penyempurnaan regulasi keselamatan jalan.

Salah satu contoh
tanggung jawab yang
telah dilakukan oleh
Bappenas adalah ter-
kait dengan Sistem Ma-
najemen Keselamatan
Angkutan Umum (SMK-
AU). Bappenas telah
melaksanakan sosialisa-
si pelaksanaan, uji pub-

48
Modul Perundang-Undangan LLAJ