Page 66 - Modul Perundang-undangan LLAJ
P. 66

Pada  gambar  di  atas  dapat  kita  lihat,  salah  satu  tanggung
                   jawab  dari  Kepolisian  NKRI  untuk  mengecek  kepatuhan  dalam
                   pengoperasian  kendaraan.  Setiap  pengemudi  yang  mengen-
                   darakan  kendaraannya  wajib  membawa  surat  identitas,  surat
                   identitas tersebut membuktikan bahwasannya pengemudi berhak
                   untuk membawa kendaraanya.
                       Sering  kali  kecela-
                   kaan  terjadi  pada  pe-
                   ngendara  yang  masih
                   di  bawah  umur,  sesuai
                   dengan ketentuan pe-
                   ngendara  di  bawah
                   umur  belum  diizinkan
                   untuk  mengoperasikan
                   kendaraan.  Disinilah  peran  kepolisan  untuk  menertibkan  pe-
                   ngendara  yang  melanggar  guna  mencegah terjadinya  kecela-
                   kaan lalu lintas.



                     Pilar 5: Penanganan korban

                     pasca kecelakaan

                                              Menteri  Kesehatan  bertanggung  jawab
                                              pada  pilar  5  ini.  Menteri  kesehatan ber-
                                            tanggung jawab untuk meningkatkan pe-
                                            nanganan tanggap darurat pasca kecela-
                   kaan  dengan  meningkatkan  kemampuan  pemangku  kepenti-
                   ngan terkait, baik dari sisi sistem ketanggapdaruratan maupun pe-
                   nanganan  korban  temasuk  di  dalamnya  melakukan  rehabilitasi
                   jangka panjang untuk korban kecelakaan.
                   Yang menjadi fokus pada pilar 5 ini, adalah:

                   1.  Penanganan pra kecelakaan;
                   2.  Penanganan pasca kecelakaan;
                   3.  Penjaminan  korban  kecelakaan  yang  dirawat  di  rumah  sakit
                      rujukan;



                                                                                       53
                       Modul Perundang-Undangan LLAJ
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71