Page 62 - Modul Perundang-undangan LLAJ

lik, dan bimbingan teknis kepada operator atau perusahaan ang-
kutan umum.

Selain itu Bappenas juga selalu menyempurnakan regulasi
mengenai keselamatan jalan, yang sekiranya sudah tidak relevan.
Bappenas merupakan koordinator dalam pelaksanaan RUNK ini.

Pilar 2: Jalan yang
berkeselamatan

Menteri Pekerjaan Umum (PU) bertanggung ja-
wab pada Pilar 2 ini. Menteri PU bertanggung ja-
wab untuk menyediakan infrastruktur jalan yang
berkeselamatan dengan melakukan perbaikan
pada tahap perencanaan, desain, konstruksi dan
operasional jalan, sehingga infrastruktur jalan yang disediakan
mampu mereduksi dan mengakomodir kesalahan dari pengguna
jalan. Menteri Pekerjaan Umum bertanggung jawab pada Pilar 2
ini.

Yang menjadi fokus pada pilar 2 ini, adalah:

1. Badan jalan yang berkeselamatan;
2. Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan yang berkese-
lamatan;
3. Perencanaan dan pelaksanaan perlengkapan jalan;
4. Penerapan manajemen kecepatan;
5. Menyelenggarakan peningkatan standar kelaikan jalan yang
berkeselamatan;
6. Lingkungan jalan yang berkeselamatan; dan
7. Kegiatan tepi jalan yang berkeselamatan.

49
Modul Perundang-Undangan LLAJ