Page 68 - E-MODUL EKONOMI - bag 1

Back to Peta Konsep

Perhitungan:

Pendapatan bruto perusahaan tersebut >4,8 miliar per tahun sehingga rumus
penghitungan pajak penghasilannya 1% x peredaran bruto (omzet).

 1% x Rp1.500.000.000,00 = Rp625.000.000,00.

 Jadi, pajak penghasilan yang harus dibayar Pak Roni sebesar Rp15.000.000,00.

b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan, yaitu besar pajak terutang
ditentukan oleh objek pajak (bumi/tanah dan bangunan). Undang-undang yang

mengatur ketentuan PBB adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mulai 1 Januari 2014 pajak bumi perdesaan dan

perkotaan dikelola pemerintah daerah. Jadi, pemerintah pusat hanya mengurusi Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) untuk objek perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Keadaan tersebut menyebabkan mekanisme tarif dan perhitungan PBB pusat dan PBB

daerah berbeda.
(1) Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang

secara nyata mempunyai hak dan memperoleh manfaat atas bumi, serta memiliki,
menguasai dan memanfaatkan atas bangunan. Sedangkan objek Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB)adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan atau tanah

meliputi taman, kebun, sawah, dan pekarangan. Bangunan adalah konstruksi
teknik yang dibangun secara tetap pada tanah dan perairan meliputi gedung,

rumah, pagar, kolam, kilang minyak, jalan tol, pusat perbelanjaan, taman, dan

fasilitas olahraga.
(2) Objek Pajak Tidak Kena Pajak (Pengecualian Objek PBB)

Objek pajak yang tidak dikenai pajak adalah objek yang:
a) Digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial,

kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak bertujuan mencari

keuntungan.
b) Digunakan untuk kubura, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu.

E-Modul Ekonomi kelas XI
60