Page 69 - E-MODUL EKONOMI - bag 1

Back to Peta Konsep

c) Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah

penggembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani
suatu hak

d) Digunakan untuk perwakilan diplomatic

e) Digunakan badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan
oleh menteri keuangan.

(3) Nilai Jual Objek Pajak

Nilai jual objek pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang ditetapkan
per wilayah berdasarkan keputusan memteri keuangan dengan memperhatikan

pertimbangan gubernur.

(4) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOP-TKP)
Nilai jual objek pajak tidak kena pajak merupakan batas NJOP atas bumi

dan/atau bangunan yang tidak kena pajak. Ketentuan NJOP-TKP sebagai berikut.
a) Setiap wajib pajak menerima pengurangan NJOP-TKP sebanyak satu kali dalam

satu tahun.

b) Jika wajib pajak memiliki beberapa objek pajak, yang akan diselisihkan dengan
NJOP-TKP hanya satu objek pajak dengan nilai terbesar dan tidak digabungkan

dengan objek lain.

Untuk NJOP-TKP PBB pusat paling tinggi Rp12.000.000,00 dan NJOP-TKP
daerah ditetapkan pemerintah daerah masing-masing dan paling rendah

RP10.000.000,00.

(5) Tarif Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Besar pembayaran PBB dipengaruhi empat faktor berikut.

a) Luas tanah dan/atau bangunan.
b) Besar nilai jual objek pajak (NJOP), yaitu luas objek dikalikan harga per meter

persegi.

c) Besar nilai jual kena pajak (NJKP).
d) Tarif PBB pusat tarif tungga sebesar 0,5%. Tarif PBB daerah paling tinggi 0,3%

(tergantung tiap-tiap daerah).

Besar nilai jual kena pajak (NJKP) sebagai dasar penghitung Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) sebagai berikut.

a) Objek pajak perkebunan sebesar 40%.

E-Modul Ekonomi kelas XI
61