Page 36 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 50

(1) Putusan arbitrase memuat :

a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA";

b. nama lengkap dan alamat arbiter atau majelis arbiter;

c. nama lengkap dan alamat para pihak;

d. hal-hal yang termuat dalam surat perjanjian yang

diajukan oleh para pihak yang berselisih;

e. ikhtisar dari tuntutan, jawaban, dan penjelasan lebih

lanjut para pihak yang berselisih;

f. pertimbangan yang menjadi dasar putusan;

g. pokok putusan;

h. tempat dan tanggal putusan;

i. mulai berlakunya putusan; dan

j. tanda tangan arbiter atau majelis arbiter.

(2) Tidak ditandatanganinya putusan arbiter oleh salah seorang

arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak

mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan.

(3) Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) harus dicantumkan dalam putusan.

(4) Dalam putusan, ditetapkan selambat-lambatnya 14 (empat

belas) hari kerja harus sudah dilaksanakan.

Pasal 51 …