Page 35 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
P. 35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 35 -
(5) Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli
yang diminta oleh arbiter dibebankan kepada para pihak.
Pasal 47
(1) Barang siapa yang diminta keterangannya oleh arbiter atau
majelis arbiter guna penyelidikan untuk penyelesaian
perselisihan hubungan industrial berdasarkan undang-
undang ini wajib memberikannya, termasuk membukakan
buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan.
(2) Dalam hal keterangan yang diperlukan oleh arbiter terkait
dengan seseorang yang karena jabatannya harus menjaga
kerahasiaan, maka harus ditempuh prosedur sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Arbiter wajib merahasiakan semua keterangan yang
diminta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 48
Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase
dibuat berita acara pemeriksaan oleh arbiter atau majelis
arbiter.
Pasal 49
Putusan sidang arbitrase ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, kebiasaan,
keadilan dan kepentingan umum.
Pasal 50 …
