Page 30 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 38

(1) Arbiter yang telah ditunjuk oleh para pihak berdasarkan

perjanjian arbitrase dapat diajukan tuntutan ingkar kepada

Pengadilan Negeri apabila cukup alasan dan cukup bukti

otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan

melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak
dalam mengambil putusan.

(2) Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula

diajukan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan

atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

(3) Putusan Pengadilan Negeri mengenai tuntutan ingkar tidak

dapat diajukan perlawanan.

Pasal 39

(1) Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua

Pengadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang
bersangkutan.

(2) Hak ingkar terhadap arbiter tunggal yang disepakati

diajukan kepada arbiter yang bersangkutan.

(3) Hak ingkar terhadap anggota majelis arbiter yang

disepakati diajukan kepada majelis arbiter yang

bersangkutan.

Pasal 40 …