Page 28 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

(4) Dalam hal arbitrase dilakukan oleh beberapa arbiter, maka

asli dari perjanjian tersebut diberikan kepada Ketua

Majelis Arbiter.

Pasal 35

(1) Dalam hal arbiter telah menerima penunjukan dan

menandatangani surat perjanjian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1), maka yang bersangkutan tidak

dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak.

(2) Arbiter yang akan menarik diri sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), harus mengajukan permohonan secara

tertulis kepada para pihak.

(3) Dalam hal para pihak dapat menyetujui permohonan

penarikan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

maka yang bersangkutan dapat dibebaskan dari tugas

sebagai arbiter dalam penyelesaian kasus tersebut.

(4) Dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat

persetujuan para pihak, arbiter harus mengajukan

permohonan pada Pengadilan Hubungan Industrial untuk
dibebaskan dari tugas sebagai arbiter dengan mengajukan

alasan yang dapat diterima.

Pasal 36

(1) Dalam hal arbiter tunggal mengundurkan diri atau

meninggal dunia, maka para pihak harus menunjuk arbiter

pengganti yang disepakati oleh kedua belah pihak.

(2) Dalam …