Page 32 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 43

(1) Apabila pada hari sidang para pihak yang berselisih atau
kuasanya tanpa suatu alasan yang sah tidak hadir,

walaupun telah dipanggil secara patut, maka arbiter atau

majelis arbiter dapat membatalkan perjanjian penunjukan

arbiter dan tugas arbiter atau majelis arbiter dianggap

selesai.

(2) Apabila pada hari sidang pertama dan sidang-sidang

selanjutnya salah satu pihak atau kuasanya tanpa suatu

alasan yang sah tidak hadir walaupun untuk itu telah
dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbiter dapat

memeriksa perkara dan menjatuhkan putusannya tanpa

kehadiran salah satu pihak atau kuasanya.

(3) Dalam hal terdapat biaya yang dikeluarkan berkaitan

dengan perjanjian penunjukan arbiter sebelum perjanjian

tersebut dibatalkan oleh arbiter atau majelis arbiter

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), biaya tersebut

tidak dapat diminta kembali oleh para pihak.

Pasal 44

(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh arbiter
harus diawali dengan upaya mendamaikan kedua belah

pihak yang berselisih.

(2) Apabila perdamaian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tercapai, maka arbiter atau majelis arbiter wajib

membuat Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh para

pihak yang berselisih dan arbiter atau majelis arbiter.

(3) Akta …