Page 29 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

(2) Dalam hal arbiter yang dipilih oleh para pihak

mengundurkan diri, atau meninggal dunia, maka

penunjukan arbiter pengganti diserahkan kepada pihak
yang memilih arbiter.

(3) Dalam hal arbiter ketiga yang dipilih oleh para arbiter

mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka para

arbiter harus menunjuk arbiter pengganti berdasarkan
kesepakatan para arbiter.

(4) Para pihak atau para arbiter sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus sudah mencapai

kesepakatan menunjuk arbiter pengganti dalam waktu
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

(5) Apabila para pihak atau para arbiter sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4) tidak mencapai kesepakatan,

maka para pihak atau salah satu pihak atau salah satu
arbiter atau para arbiter dapat meminta kepada Pengadilan

Hubungan Industrial untuk menetapkan arbiter pengganti

dan Pengadilan harus menetapkan arbiter pengganti dalam

waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak

tanggal diterimanya permintaan penggantian arbiter.

Pasal 37

Arbiter pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus

membuat pernyataan kesediaan menerima hasil-hasil yang
telah dicapai dan melanjutkan penyelesaian perkara.

Pasal 38 …