Page 25 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

(2) Kesepakatan para pihak yang berselisih sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam

surat perjanjian arbitrase, dibuat rangkap 3 (tiga) dan

masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) yang

mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(3) Surat perjanjian arbitrase sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :

a. nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para

pihak yang berselisih;

b. pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan
yang diserahkan kepada arbitrase untuk diselesaikan

dan diambil putusan;

c. jumlah arbiter yang disepakati;

d. pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk

dan menjalankan keputusan arbitrase; dan
e. tempat, tanggal pembuatan surat perjanjian, dan tanda

tangan para pihak yang berselisih.

Pasal 33

(1) Dalam hal para pihak telah menandatangani surat

perjanjian arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (3) para pihak berhak memilih arbiter dari daftar

arbiter yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Para pihak yang berselisih dapat menunjuk arbiter tunggal
atau beberapa arbiter (majelis) dalam jumlah gasal

sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

(3) Dalam …