Page 23 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
P. 23
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -
Pasal 27
Kinerja konsiliator dalam satu periode tertentu dipantau dan
dinilai oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang di bidang
ketenagakerjaan.
Pasal 28
Tata cara pendaftaran calon, pengangkatan, dan pencabutan
legitimasi konsiliator serta tata kerja konsiliasi diatur dengan
Keputusan Menteri.
Bagian Keempat
Penyelesaian Melalui Arbitrase
Pasal 29
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui
arbitrase meliputi perselisihan kepentingan dan perselisihan
antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu
perusahaan.
Pasal 30
(1) Arbiter yang berwenang menyelesaikan perselisihan
hubungan industrial harus arbiter yang telah ditetapkan
oleh Menteri.
(2) Wilayah kerja arbiter meliputi seluruh wilayah negara
Republik Indonesia.
Pasal 31 …
