Page 26 - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

(3) Dalam hal para pihak sepakat untuk menunjuk arbiter

tunggal, maka para pihak harus sudah mencapai

kesepakatan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh)

hari kerja tentang nama arbiter dimaksud.

(4) Dalam hal para pihak sepakat untuk menunjuk beberapa

arbiter (majelis) dalam jumlah gasal, masing-masing pihak

berhak memilih seorang arbiter dalam waktu selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari kerja, sedangkan arbiter ketiga

ditentukan oleh para arbiter yang ditunjuk dalam waktu

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja untuk diangkat

sebagai Ketua Majelis Arbitrase.

(5) Penunjukan arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

dan ayat (4) dilakukan secara tertulis.

(6) Dalam hal para pihak tidak sepakat untuk menunjuk

arbiter baik tunggal maupun beberapa arbiter (majelis)

dalam jumlah gasal sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2), maka atas permohonan salah satu pihak Ketua

Pengadilan dapat mengangkat arbiter dari daftar arbiter
yang ditetapkan oleh Menteri.

(7) Seorang arbiter yang diminta oleh para pihak, wajib
memberitahukan kepada para pihak tentang hal yang

mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau

menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan.

(8) Seseorang yang menerima penunjukan sebagai arbiter

sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) harus

memberitahukan kepada para pihak mengenai penerimaan

penunjukannya secara tertulis.
Pasal 34 …