Page 40 - Modul Ajar Praktikum PPh Orang Pribadi dan E-SPT dengan Metode Project Based Learning
P. 40

3)  Jika penghasilan Bruto melebihi 4,8M

                        Jika WP telah melebihi 4,8M dalam tahun berjalan maka atas penghasilan dari usaha
                        tetap dikenai tarif pajak penghasilan final (PP 55 tahun 2022) sampai dengan akhir

                        tahun pajak bersangkutan.
                        Contoh :

                        Tuan Anton  memiliki  usaha  restoran  dan  dikenai  Pajak  Penghasilan  final  sesuai

                        dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini pada Tahun Pajak 2023, karena peredaran
                        bruto  Tuan Anton  pada  tahun  2022  kurang  dari  Rp4.800.000.000,-  (empat  miliar

                        delapan  ratus  juta  rupiah).  Pada  bulan Agustus  tahun  2023,  peredaran  bruto Tuan
                        Anton telah mencapai Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Meskipun peredaran

                        bruto Tuan Anton telah melebihi Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta

                        rupiah), Tuan Anton tetap dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif
                        0,5%  (nol  koma  lima  persen)  sampai  dengan  akhir  Tahun  Pajak  2023.  Atas

                        penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Anton pada Tahun Pajak 2024 dan
                        seterusnya,  dikenai  Pajak  Penghasilan  dengan  ketentuan  umum  berdasarkan  tarif

                        Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.


                    4)  Penyetoran PPh Final PP 55 Tahun 2022

                        Berdasarkan Pasal 62 PP 55 Tahun 2022
                         a)  Disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

                            Penyetoran ini wajib dilakukan setiap bulan.
                         b)  Dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak penghasilan dalam

                            hal wajib pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk

                            sebagai pemotong atau pemungut pajak.
                            Pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan terutang wajib dilakukan oleh

                            pemotong atau pemungut untuk setiap transaksi dengan wajib pajak yang dikenai
                            PPh yang bersifat final. Dengan Syarat: jika WP bertransaksi dengan pemotong

                            atau  pemungut  pajak  maka  wajib  pajak  harus  mengajukan  permohonan  surat

                            keterangan kepada Direktorat Jendral Pajak. DJP kemudian menerbitkan surat
                            keterangan  bahwa WP  dikenai  PPh  final  berdasarkan  ketentuan  PP  55 Tahun

                            2022.
                    11. EVALUASI







                                                           36
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45