Page 4 - LAP_final
P. 4
menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business
proses), dan sumber daya manusia (Aparatur), sehingga dapat lebih efektif dan
kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik. Peran aktif dari
pimpinan, seluruh pejabat dan pegawai termasuk pegawai Honorer menjadi
penentu keberhasilan reformasi birokrasi, selama ini kualitas pelayanan publik kita
belum sepenuhnya dapat diselenggarakan sesuai dengan harapan masyarakat dan
pengguna pengadilan.
Permasalahan Yang dihadapi
Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang
ditunjukan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya
citra negatif birokrasi, Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang
dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkosisten, malas, feodal
dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada
perubahan mental aparatur. Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan
akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya
birokrasi yang bersih dan akuntabel, sefektif, dan efisien serta mampu memberikan
pelayanan yang berkualitas.
Permasalahan bagi sebuah organisasi adalah sebuah keniscayaan, begitu
juga dengan Pengadilan Negeri Palangka Raya yang senantiasa berjibaku dengan
permasalahan seperti kekurangan sumber daya manusia baik secara kualitas
maupun kuantitas, hal ini dapat dilihat dari banyaknya rangkap pekerjaan yang
dilakukan oleh satu orang pegawai,, kurang optimalnya pelayanan kepada publik
yang disebabkan karena sistem informasi yang masih manual, dan belum
maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi, manajemen pengelolaan arsip baik
untuk arsip statis maupun arsip dinamis belum sepenuhnya dilakukan secara digital
sehingga berpengaruh terhadap semakin sempitnya ruang arsip serta kesulitan
dalam hal pencarian berkas juga kebutuhan akan penyediaan sarana dan
prasarana penunjang seperti rak arsip, box file menjadi semakin besar tanpa
diimbangi dengan ketersediaan anggaran, kemudian lemahnya sistem monitoring
Laporan Aksi Perubahan| Membangun si-ELMO (Sistem Elektronik Monitoring) menuju peningkatan 4
kinerja pengawasan Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palangka Raya
