Page 24 - RAP2020

diinginkan, kemudian mengisi permohonan serta mengupload data

dukung yang diminta sesuai dengan persyaratan yang telah
ditentukan.

Dalam Jangka pendek dan menengah Aplikasi ini masih terbatas
dengan user adalah petugas piket dari Advokat yang telah ditunjuk,

dan pengguna layanan dalam hal ini masyarakat masih harus datang

ke Pengadilan khususnya ke loket Posbakum untuk dapat
menggunakan Layanan bantuan Hukum ini, Aplikasi ini juga berisi

fitur untuk Absensi petugas Piket, Fitur syarat-syarat untuk

pengajuan bantuan hukum, fitur jenis-jenis layanan, Fitur upload
permohonan, fitur advokat yang bertugas dan Fitur untuk cetak

laporan yang bisa dicetak dalam bentuk pdf, yang mana dari laporan
tersebut bisa diketahui jenis layanan yang telah diberikan, termasuk

informasi mengenai pengguna layanan seperti identitas, alamat, dan
data dukung seperti surat keterangan tidak mampu. Aplikasi ini juga

memberikan kemudahan kepada Kepaniteraan Hukum sebagai pihak

yang bertugas untuk melakukan pelaksanaan monitoring kepada
pelayanan Posbakum karena telah diberikan akses sebagai user.

hak akses juga diberikan kepada Panitera, Ketua Pengadilan dan
Bendahara selaku orang yang terkait dengan pencairan anggaran.

Melalui Rancangan Aksi ini diharapkan dapat memaksimalkan
pelayanan Kepaniteraan Hukum dalam melakukan pelaksanaan

Monitoring terhadap Pelayanan Posbakum serta masyarakat atau

pencari keadilan khususnya terkait penerima layanan bantuan
hukum bisa lebih mudah mengakses layanan sehingga asas

pelayanan publik yaitu asas ketepatan waktu dan kecepatan serta

asas kemudahan dapat dicapai, sekaligus mewujudkan salah satu
usaha yang tercetak dalam Blueprint Mahkamah Agung 2010 - 2035

yaitu peradilan modern berbasis teknologi informasi terpadu.

Rancangan Aksi Perubahan| Membangun si-ELMO (Sistem Elektronik Monitoring) 24
menuju peningkatan kinerja pengawasan Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri
Palangka Raya