Page 242 - Kelas X PPKn BS press
P. 242

doktrin  pendapat para ahli hukum     eksekutif  kekuasaan untuk
                     terkemuka yang dijadikan dasar        melaksanakan undang-undang.
                     atau asas penting dalam hukum
                     dan penerapannya; ajaran,         ekstrateritorial  daerah yang menurut
                     terutama suatu aliran politik,        hukum internasional diakui
                     keagamaan, pendirian segolongan       sebagai wilayah kekuasaan suatu
                     ahli ilmu pengetahuan,                negara meskipun wilayah negara
                     keagamaan dan ketatanegaraan;         tersebut letaknya di negara lain.
                     ajaran (tentang asas-asas suatu
                     aliran politik, keagamaan,        ekstrimisme sikap keras
                     pendirian segolongan ahli ilmu        mempertahankan pendirian
                     pengetahuan, keagamaan,               dengan berbagai cara, walaupun
                     ketatanegaraan) secara bersistem,     melanggar ketentuan-ketentuan
                     khususnya dalam kebijakan             dasar negara.
                     negara.
                 demokrasi  pemerintahan  dari rakyat,   gangguan hal atau usaha yang
                     oleh rakyat dan untuk rakyat.         berasal dari luar yang bersifat
                                                           atau bertujuan melemahkan
                 demokrasi pancasila sistem                atau menghalangi secara tidak
                     demokrasi indonesia yang              konsepsional (tidak terarah).
                     berlandaskan pada nilai-nilai
                     Pancasila terutama sila keempat,   geopolitik segala sesuatu yang
                     kerakyatan yang dipimpin oleh         berkaitan dengan ketatanegaraan
                     hikmat kebijaksanaan dalam            atau kenegaraan (pemerintah);
                     permusyawaratan/perwakilan.           segala urusan dan tindakan
                                                           mengenai pemerintahan negara
                 desentralisasi penyerahan urusan          atau terhadap negara lain.
                     pemerintahan kepada daerah yang
                     menjadi urusan rumah tangganya.   globalisasi  proses mendunia.

                 diskriminasi pembedaan perlakuan      grasi  pengampunan yang diberikan
                     terhadap sesama warga.                oleh kepala negara kepada orang-
                                                           orang yang dijatuhi hukuman.
                 division of power  mekanisme
                     pembagian kekuasaan, kekuasaan    hambatan sesuatu yang tidak
                     negara itu memang dibagi-bagi         menyerang tapi mempengaruhi
                     dalam beberapa bagian (legislatif,    pencapaian tujuan.
                     eksekutif dan yudikatif), tetapi
                     tidak dipisahkan. Hal ini membawa   hedonisme pandangan  yang
                     konsekuensi bahwa di antara           menganggap  kesenangan    dan
                     bagian-bagian itu dimungkinkan        kenikmatan meteri sebagai tujuan
                     ada koordinasi atau kerja sama.       hidup utama.






                 230   Kelas X SMA/MA/SMK/MAK
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247