Page 244 - Kelas X PPKn BS press
P. 244
kesatuan bentuk negara yang sifatnya monarki bentuk pemerintahan
tunggal dan tidak tersusun dari di mana kekuasaan berada di
beberapa negara yang memiliki tangan raja (bentuk pemerintahan
kedaulatan tidak terbagi, dan kerajaan).
kewenangannya berada pada
pemerintah pusat. naturalisasi proses hukum yang
menyebabkan seseorang
kewajiban konstitusional kewajiban memperoleh kewarganegaraan
dasar warga negara yang secara dari negara lain.
tegas diatur dalam konstitusi/
undang-undang dasar. negara suatu organisasi kemanusian
atau kumpulan manusia-manusia
kekuasaan kemampuan yang berada di bawah suatu
memengaruhi pihak lain pemerintahan yang sama.
untuk berpikir dan berperilaku
sesuai dengan kehendak yang negara kesatuan negara berdaulat
memengaruhi. yang diselenggarakan sebagai
satu kesatuan tunggal, di mana
konstitusi hukum dasar yang pemerintah pusat adalah
menetapkan dan mengatur yang tertinggi dan satuan-
pemerintahan. satuan subnasionalnya hanya
menjalankan kekuasaan-
legislatif kekuasaan untuk membuat kekuasaan yang dipilih oleh
undang-undang. pemerintah pusat untuk
didelegasikan.
liberalisme faham yang menghendaki
pemberian kebebasan yang luas negara serikat merupakan negara
kepada manusia. yang terdiri dari beberapa negara
bagian dengan satu pemerintah
medebewind tugas pembantuan atau pusat yang memiliki kedaulatan,
keikutsertaan pemerintah daerah namun tiap negara bagian punya
untuk melaksanakan urusan kedaulatan ke dalam untuk
pemerintah yang kewenangannya mengatur wilayahnya masing-
lebih luas dan lebih tinggi di masing. tiap negara bagian punya
daerah. UUD sendiri, kepala negara, dan
badan perwakilan. Kekuasaan
meritokrasi bentuk pemerintahan pemerintah pusat menyangkut
yang adil yang memberikan urusan luar negeri, pertahanan
tempat kepada mereka yang dan keamanan, keuangan, dan
berprestasi untuk duduk sebagai peradilan.
pemimpin.
232 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK
