Page 246 - Kelas X PPKn BS press
P. 246
republik bentuk pemerintahan yang
dipimpin oleh presiden. sistem suatu kesatuan yang terdiri
komponen atau elemen yang
rehabilitasi pemulihan nama baik dihubungkan bersama untuk
atau kehormatan seseorang memudahkan aliran informasi,
yang telah dituduh secara materi, atau energi untuk
tidak mendasar atau dilanggar mencapai suatu tujuan.
kehormatannya.
sosialisasi politik proses penanaman
repudiasi menolak suatu nilai-nilai politik yang dilakukan
kewarganegaraan. oleh suatu generasi kepada
generasi lain melalui berbagai
rule of law hukum menjadi petunjuk media perantara seperti keluarga,
bagi praktik kenegaraan suatu sekolah, partai politik, media
negara, hukumlah yang tertinggi massa dan sebagainya supaya
dan bukan pemerintah. tercipta masyarakat yang memiliki
kesadaran politik.
sabotase menghalangi prosedur dan
merusak kelancaran kerja. sovereign kekuasaan negara atau
pemerintah yang berlaku
sanksi tindakan yang dikenakan sepenuhnya sebagai kedaulatan.
kepada para pelaku pelanggaran
hukum. spionase penyelidikan secara rahasia
terhadap data kemiliteran dan
separation power sistem pemisahan data ekonomi serta data politik
kekuasaan, yaitu suatu prinsip negara lain; segala sesuatu yang
normatif bahwa kekuasaan- berhubungan dengan tindakan
kekuasaan itu sebaiknya tidak memata-matai pihak lain.
diserahkan kepada orang
yang sama, untuk mencegah staatsfundamentalnorm
penyalahgunaan kekuasaan oleh pembukaan Undang-Undang
pihak yang berkuasa. Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang berkedudukan
serikat negara bersusunan jamak, sebagai pokok kaidah negara yang
terdiri atas beberapa negara fundamental.
bagian yang masing-masing tidak
berdaulat. strategi nasional pengetahuan
tentang penggunaan kekuatan
serikat negara suatu ikatan dari nasional (kekuatan militer dan non-
dua atau lebih negara berdaulat militer) untuk mencapai tujuan
yang lazimnya dibentuk secara nasional.
sukarela dengan suatu persetujuan
internasional berupa traktat atau
konvensi.
234 Kelas X SMA/MA/SMK/MAK
