Page 243 - Kelas X PPKn BS press
P. 243
hukum ketentuan atau aturan judicial review proses uji materi suatu
yang dibuat oleh lembaga yang peraturan terhadap peraturan
berwenang, bersifat memaksa yang tingkatannya lebih tinggi.
serta memiliki sanksi yang tegas.
kapitalisme sistem dan paham
ideologi kumpulan konsep bersistem ekonomi yang modalnya
yang dijadikan asas pendapat bersumber dari modal pribadi atau
yang memberikan arah dan tujuan modal perusahaan swasta dengan
kelangsungan hidup. ciri persaingan dalam pasar bebas
(free ight liberalism).
instrumen alat untuk mengumpulkan
atau melaksanakan suatu konsep. kabinet badan atau dewan
pemerintahan yang terdiri atas
integrasi keseluruhan proses kepala pemerintahan bersama
penyesuaian di antara unsur- para menteri.
unsur yang saling berbeda dalam
kehidupan masyarakat sehingga keamanan nasional kebijakan publik
menghasilkan pola kehidupan untuk memastikan keselamatan
masyarakat yang memilki dan keamanan negara melalui
keserasian fungsi. penggunaan kekuasaan negara,
baik dalam keadaan damai dan
individu manusia sebagai suatu perang.
kesatuan yang tidak bisa
dipisahkan. kebudayaan semua hasil karya, rasa
dan cipta manusia.
individualisme faham yang
menganggap diri sendiri lebih kedaulatan suatu hak eksklusif
penting daripada orang lain. untuk menguasai suatu wilayah
pemerintahan, masyarakat, atau
integrasi nasional usaha dan proses atas diri sendiri.
mempersatukan perbedaan-
perbedaan yang ada pada suatu kesadaran kondisi mental menyadari
negara sehingga terciptanya bahwa kita berbeda dengan yang
keserasian dan keselarasan secara lain atau sikap mawas diri sehingga
nasional. dapat membedakan baik atau
buruk, benar atau salah, layak atau
ius sanguinis asas kewarganegaraan tidak layak, patut atau tidak patut
yang berdasarkan pada keturunan. dalam berkata dan berperilaku.
ius soli asas kewarganegaraan kesadaran politik keinsyafan dari
berdasarkan tempat dilahirkan. setiap warga negara akan urgensi
urusan kenegaraan dalam
kehidupan bernegara.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 231
