Page 21 - MONITORING ISU 2-10 September 2022

Isu 4

Kondisi Terkini Inflasi

Kronologis 1

(9/9) - Bank Indonesia memperkirakan inflasi domestik bulan ini

berdasarkan perkembangan harga hingga pekan kedua melonjak 0,77%

secara bulanan akibat kenaikan harga BBM. Kondisi indeks harga

konsumen ini berbalik dibandingkan bulan lalu yang mencatatkan

0,21%. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin

Haryono menyebut komoditas utama penyumbang inflasi sampai pekan

kedua bulan ini, yakni bensin dengan inflasi 0,66% secara bulanan.

Kementerian Keuangan sebelumnya menghitung kenaikan harga tiga

jenis BBM bisa menyumbang 1,8 poin persentase terhadap inflasi tahun

ini. Outlook inflasi pada akhir tahun ini dinaikkan menjadi 6,6%-6,8%.

Selain bensin, inflasi hingga minggu kedua bulan ini juga didorong oleh

harga telur ayam yang diperkirakan inflasi 0,03%. Beras dan tarif

angkutan dalam kota juga mencatatkan inflasi masing-masing sebesar

0,02%, disusul tarif angkutan antar kota, rokok kretek filter, dan bahan

bakar rumah tangga (BBRT) masing-masing sebesar 0,01%.

Meski demikian, BI mencatat beberapa komoditas masih mengalami

deflasi. Bawang merah sebesar deflasi 0,06% , minyak goreng sebesar

0,03% , cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan emas perhiasan

masing-masing sebesar 0,02% , serta tarif angkutan udara sebesar

0,01%.

(12/9) Presiden Joko Widodo memerintahkan para kepala daerah

menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD

untuk menahan laju inflasi akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak

(BBM). Kementerian Keuangan baru saja menerbitkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam

Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. Aturan ini mewajibkan

pemerintah daerah untuk menyalurkan 2 persen dari Dana Transfer

Umum (DTU) untuk bantuan sosial. Adapun bantuan sosial tersebut

diarahkan kepada ojek, pelaku usaha mikro, kecil, dan

menengah/UMKM, dan nelayan untuk penciptaan lapangan kerja serta

pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Presiden Jokowi menyebut dana 2 persen DTU dapat digunakan untuk

belanja tidak terduga. Hal tersebut, katanya, dapat dilakukan untuk

komoditas lain yang mengalami kenaikan harga, misalnya telur.