Page 18 - MONITORING ISU 2-10 September 2022
P. 18
Isu 2
Buntut Kenaikan BBM
terhadap Layanan Publik
Kronologis 2
(5/9) Direktur CORE Muhammad Faisal mengatakan biaya logistik
selama ini sudah menghadapi masalah tata kelola pelabuhan, pungutan
liar, masih harus terbebani biaya bahan bakar.
Direktur Celios Bhima Yudhistira menilai kenaikan harga BBM tak
sebanding dengan kebutuhan anggaran subsidi. Ia menyarankan
pemerintah untuk memprioritaskan pembatasan dan pengawasan ketat
penyaluran BBM, alih-alih menaikkan harga.
Ekonom Indef Nailul Huda menyarankan pemerintah untuk merealokasi
anggaran yg tidak mendesak, seperti infrastruktur yg masih bisa
menunggu atau membatasi pembelian langsung BBM bersubsidi,
supaya APBN dapat menanggung subsidi BBM.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi
Daerah Sarman Simanjorang berharap pemerintah mengambil
kebijakan agar tarif transportasi dan logistik seimbang dan harga
pangan pokok dan gas terkendali.
(8/9) Pengemudi ojek online menolak ketentuan tarif baru yg
diumumkan Kemenhub. Mereka keberatan dgn sistem zonasi dalam
penentuan tarif.
Presiden Joko Widodo menyerukan daerah untuk menggunakan 2%
dana alokasi umumnya untuk mengatasi inflasi dan memberi bansos,
salah satunya untuk menutup biaya transportasi dan distribusi. Hal ini
diamini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Daerah yg sudah
menindaklanjuti ini di antaranya Kota Bandung yg menyiapkan anggaran
Rp9,2 miliar untuk perlinsos dampak inflasi. Hal ini dituturkan Sekda
Kota Bandung Ema Sumarna. Menurutnya, anggaran tsb dapat
menyelamatkan ritasi Trans Metro Bandung, operasional bis sekolah,
dan kegiatan padat karya bagi masyarakat dalam kelompok DTKS.
