Page 22 - MONITORING ISU 15-19 Agustus 2022
P. 22
Isu
1. Rencana Penghapusan
Anggaran PC PEN
Kronologis
(18/8) Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan mulai 2023, alokasi
dana PC PEN secara khusus ditiadakan. Program dan kebijakan yang
dibutuhkan akan dilanjutkan oleh belanja reguler kementerian/lembaga
terkait. Menurutnya, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp479,1
triliun akan berada di bawah Kementerian Sosial, anggaran kesehatan
umum Rp168,4 triliun masuk ke Kementerian Kesehatan. Kedua
anggaran tsb dinilainya tetap besar pada tahun 2023.
Kontra dengan rencana kebijakan tsb, Direktur Celios Bhima Yudhistira
mengungkapkan alokasi program PC PEN secara terpisah masih
diperlukan. Insentif dan program harus bisa dimodifikasi untuk
memberikan dukungan bagi masyarakat berupa dana kompensasi
inflasi, seperti subsidi upah untuk pekerja sektor informal, insentif bagi
pelaku usaha. Menurutnya, pemisahan program PEN akan menyulitkan
pengawasan dan rentan tumpang tindih.
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet meminta pemerintah
untuk memastikan kesiapan kementerian/lembaga dalam melanjutkan
kebijakan yg telah disusun selama pandemi. Menurutnya, konsistensi
belanja program pemulihan ekonomi tahun depan menjadi tidak mudah
sebab bersamaan dengan proses konsolidasi fiskal. Pos belanja bisa saja
perlu disesuaikan untuk menanggulangi defisit APBN. Ia meramalkan
efek multiplier dari belanja pemerintah ke perekonomian tidak akan
setinggi di masa pandemi.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal
Taufiqurrahman mengakui program PEN belum cukup optimal dalam
mendongkrak produktivitas dunia usaha atau sektor suplai. Ia menilai
pemerintah perlu mengevaluasi program mana saja yang berhasil dan
mana yang perlu dievaluasi. Evaluasi kebijakan harus secara menyeluruh,
dari teknis pelaksanaan, dampak, hingga efisiensi pembiayaan fiskal, dan
mencerminkan tata kelola yang baik.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu
menyampaikan kebijakan PC PEN krusial untuk menjaga daya beli
masyarakat dan mendukung perbaikan indikator tingkat kemiskinan,
seperti subsidi dan bantuan sosial. Ini tercermin dari angaka kemiskinan
Indonesia yg turun menjadi 9,54 persen pada Maret 2022, dari
sebelumnya sebesar 9,71 persen pada September 2021."
