Page 27 - MONITORING ISU 15-19 Agustus 2022
P. 27

Isu                     Siapkah Pemerintah
                            5.                      Digitaslisasi UMKM?




















                         Kronologis











                    (13/3)  Menkoperekonomian Airlangga menyarankan kepada UMKM


                    untuk lebih memperbaiki administrasi sehingga akan lebih teratur dalam

                    masalah perpajakan. Terkait permasalahan bahan baku, pengusaha


                    UMKM diharapkan dapat lebih mengutamakan penggunaan bahan dari


                    dalam negeri, ketimbang mengandalkan impor. Selain itu, branding

                    UMKM lokal juga harus diperkuat lagi dan diberi kesempatan agar makin


                    berkembang dan bisa bersaing dengan brand dari luar negeri. Mengenai

                    perizinan dan riset bisa difasilitasi pemerintah, termasuk dengan


                    sertifikasi  halal,  di  mana  untuk  UMKM  harusnya  itu  gratis.  Termasuk


                    untuk kemudahan pemberian sertifikat SNI, agar kualitas produk lokal

                    yang orisinal mampu melawan fake product dari luar negeri. Yang


                    penting semua brand lokal yang keren-keren mesti didaftarkan ke

                    Kementerian Hukum  dan  HAM supaya tidak ada yang menduplikasi.


                    Terkait startup logistik digital Shipper, perusahaan ini bergerak pada


                    bidang digital dan memiliki misi mendukung pertumbuhan ekonomi

                    Indonesia melalui solusi logistik dan supply chain terintegrasi, serta


                    kinerja dan pencapaian para pengusaha brand UMKM lokal yang turut

                    berperan  dan  berkontribusi  terhadap akselerasi  pemulihan ekonomi


                    nasional.









                    (18/8) Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima

                    Yudhistira mengungkapkan sejumlah tantangan agar UMKM bisa go


                    digital. Salah satunya adalah sumber daya manusia (SDM) yang kurang


                    memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi sehingga perlu

                    pendampingan                                dari             kementerian,                           pemerintah                         daerah,                  BUMN.


                    Selanjutnya adalah masih minimnya akses untuk pengadaan barang dan

                    jasa melalui UMKM. Sementara, tantangan utamanya, kata dia, adalah


                    soal infrastruktur yang masih belum memadai. Bukan hanya penyediaan


                    akses internetnya, tetapi juga supporting-nya, seperti cloud computing,

                    data center kemudian juga fasilitas yang mendukung ekosistem digital.





                    (18/8)  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir


                    mengatakan dalam upaya mendorong digitalisasi usaha mikro, kecil dan


                    menengah (UMKM) perlu adanya pendampingan untuk para pelaku

                    udahanya. Sebab, tidak semua mengerti teknologi digital. Erick pun


                    menekankan pentingnya peran perbankan, khususnya Himpunan Bank

                    Milik Negara (Himbara) dalam mendorong digitalisasi, terutama dalam


                    melakukan pendekatan dan pendampingan untuk masuk ke ekosistem


                    digital.
   22   23   24   25   26   27   28   29   30