Page 25 - MONITORING ISU 15-19 Agustus 2022

Isu Tabrakan Kebijakan
4. PLTS Atap dan EBT

Kronologis 1.

(4/8) Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto berpendapat PLN tidak

boleh menggunakan alasan oversupply dalam pembatasan PLTS, sudah

seharusnya PLN mengambil kebijakan lebih dalam untuk mengurangi

kelebihan stok energi fosil. Menurutnya, PLTU yang polutif dan tidak efisien

lebih baik ditutup. Bahkan menurutnya justeru PLTS Atap harus ada insentif,

kalau batu bara disubsidi (dengan DPO), apalagi PLTS yang ramah

lingkungan mestinya harus disubsidi, bukan sebaliknya seperti sekarang.

(10/8) Direktur Eksekutif Reforminer Komaidi Notonegoro menyebut,

kebijakan tersebut diambil dengan alasan keberlangsungan bisnis dari

perusahaan listrik pelat merah tersebut. Masuknya PLTS Atap nantinya akan

menambah biaya dari penyediaan listrik PLN. Sementara PLN saat ini

sedang over supply. Sehingga pengembangan PLTS harus disubsidi

pemerintah. Lanjutnya, bilamana pengembagan PLTS Atap dilepas secara

business to business ia memperkirakan hal tersebut tidak akan jalan.

(11/8) Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Kementerian ESDM Dadan Kusdiana tengah mencari jalan keluar dengan

PLN. Tujuannya, agar kebijakan transisi ke energi bersih dan pembatasan

yang dilakukan PLN tak bertabrakan. Untuk menyelesaikan masalah

tersebut, Dadan mengungkap aturan teknis akan dirampungkan tahun ini

menyusul peraturan menteri terkait transisi energi dan instalasi PLTS atap

sudah dikeluarkan sebelumnya. Ia juga menyebut pihaknya telah menerima

draft terkait Rancangan Undang Undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan

(EBT) dari DPR RI. Pihaknya akan menyampaikan daftar inventarisasi

masalah (DIM) paling lambat pada 27 Agustus 2022.

(11/8) Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR)

Fabby Tumiwa mengatakan untuk mencapai target bauran energi

terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025, maka Indonesia perlu

menambah 14 gigawatt pembangkit energi bersih sebagai salah satu

langkah konkret menurunkan emisi karbon. Menurut dia, apabila melihat

dokumen RUPTL PLN, Indonesia hanya akan membangun 10,9 gigawatt

pembangkit energi terbarukan hingga tahun 2025. Sehingga masih ada

kekurangan tiga sampai empat gigawatt untuk mencapai bauran 23 persen.

Ia menyebut kebijakan PT PLN (Persero) terkait pembatasan pengguanan

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap tidak memiliki dasar teknis.

Fabby mengatakan, motivasi daripada PLN adalah melindungi pendapatan

dan monopoli penyediaan tenaga listrik, meskipun dampak dari

pengurangan penerimaan dari 1 GigaWat (GW) PLTS Atap terhadap

penerimaan PLN sangat kecil, yaitu di bawah 0,2 persen. Lanjutnya,

pembatasan ini juga mempersulit pemerintah mencapai target bauran

energi terbarukan 23 persen pada 2025. Dengan kapasitas pembangkit

energi terbarukan saat ini yang baru mencapai 10 GW, masih diperlukan

13-14 GW pembangkit energi terbarukan hingga 2025.