Page 25 - MODUL DIGITAL GEOGRAFI

Setiap orang yang melakukan penyimpangan penggunaan rencana tata

ruang tidak pernah diberi sanksi. Akibatnya, penyimpangan penggunaan tata ruang
dianggap biasa dan tidak pernah diberi sanksi. Akibatnya, penyimpangan

penggunaan tata ruang di anggap biasa dan tidak punya arti apa-apa. Kondisi ini

berakibat kesemrawutan pelaksanaan tata ruang wilayah.

6. PERENCANAAN TATA RUANG SELALU DI SATUKAN DENGAN

RENCANA PENGEMBANGAN

Perecanaan tata ruang yang disatukan dengan rencana pengembangan
berakibat kesimpangsiuran karena seharusnya perencanaan tata ruang dijadikan

acuan dalam rencana pengembangan bukan sebaliknya

7. PERENCANAAN TATA RUANG LEBIH BANYAK DIDOMINASI OLEH

KEPUTUSAN POLITIK

Seharusnya perencanaan tata ruang mengacu pada objektivitas karakteristik

wilayah, bukan kebijakan politik. Contohnya Wilayah pegunungan di Sulawesi

Tengah sangat cocok di tanami tanaman cengkeh. Wilayah tersebut mempunyai
kualitas cengkeh yang baik sehingga penggunaan lahan yang tidak sesuai akan

menghasilkan pemanfaatan lahan yang kurang maksimal.

8. DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH SETIAP DAERAH

DITUNTUT UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAHNYA

Kebijakan ini sangat dapat berdampak dalam pemanfaatan tata ruang yang

memberikan sumbangan nilai ekonomis bagi daerah. Akibatnya kadang-kadang

pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah. Contohnya suatu
wilayah mempunyai karakteristik sebagai wilayah pertanian, namun bisa berubah

menjadi Kawasan industri karena telah banyak meningkatkan pendapatan asli
daerah.

18