Page 24 - MODUL DIGITAL GEOGRAFI
P. 24
hanyalah sebuah konsep formalitas pemerintah daerah tidak konsekuen dalam
melaksanakan perencanaan Pembangunan. Demikian pula masalah lumpur Lapindo
yang belum ada rencana pengganti ruangan yang telah rusak seperti akses jalan ke
Surabaya maupun kota lain sehingga mengganggu ekonomi masayrakat.
3. RENCANA TATA RUANG BELUM CUKUP EFEKTIF SEBAGAI ALAT
KENDALI PEMBANGUNAN
Penyimpangan tata ruang terjadi hamper semua kota dan daerah di
Indonesia. Di kota-kota besar, penyimpangan tersebut bahkan sudah sampai ke
tahap yang menghawatirkan karena dampak yang ditimbulkannya sangat
meresahkan masyarakat contohnya kemacetan lalu lintas, kesemrawutan bangunan,
pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan . Lingkungan yang semula asri
menjadi bising dan kumuh.
4. PEMERINTAH KURANG MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK
MENGANTISIPASI PERSOALAN TATA RUANG DI MASA YANG AKAN
DATANG
Kadang- kadang pemerintah kurang mampu mengatasi persoalan di masa
depan yang begitu cepat perkembangannya. Contohnya proyek monorel yang
mengalami hambatan dalam pembangunannya. Hal ini disebabkan
kekurangmampuan dalam bidang perencanaan tata ruang wilayah.
Kurang matangnya perencanaan tata ruang kota di tambah inkonsistensi
pemerintah dalam perencanaan tata ruang dapat berdampak kurang terkendalinya
peregerakan masyarakat, seperti terjadinya urbanisasi, banyaknya kendaraan
bermotor yang mengakibatkan kemacetan.
5. TIDAK ADANYA KETEGASAN HUKUM BAGI SESEORANG YANG
MELANGGAR TATA RUANG
17
