Page 26 - MODUL DIGITAL GEOGRAFI

UPAYA UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN PENERAPAN TATA

RUANG DI ATAS ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Mengupayakan kelengkapan peraturan daerah bagi wilayah-wilayah yang belum

memilikinya.

Wilayah provinsi, kabupaten dan kota yang belum memiliki perda RTRW

diupayakan agar segera membuatnya. Hal ini dimaksudkan agar wilayah tersebut
mempunyai dasar hukum dalam perencanaan tata ruang wilayah.

2. Ditjen Penata Ruang Kementrian Pekerjaan Umum mengirim tenaga ahli yang
dibutuhkan dalam proses penata ruang sesuai dengan kebutuhan daerah untuk

memberikan arahan dan alternatf solusi secara profesional berkaitan dengan ragam
permasalahan penataan ruang yang di hadapi masing-masing daerah.

3. Pendampingan dilakukan apabila pemerintah daerah memiliki keterbatasan
dalam hal pendanaan dan sumber daya manusia, sehingga membutuhkan bantuan

tenaga ahli teknis penataan ruang, maupun dalam proses pemanfaatan ruang dan

pengendaliaan pemanfaatan ruang.

4. Kerja sama pendanaan dilakukan bila pemerintah daerah memiliki keterbatasan
dalam hal pendanaan, namun telah memiliki sumber daya manusia yang cukup din

bidang penataan ruang, sehingga bantuan teknis yang dibutuhkan dari pemerintah

pusat hanyalah bantuan bagi Kerja sama pendanaan.

Simak video berikut ini:

Source:

19