Page 121 - test yy

114 “Mewujudkan Kemandirian Indonesia Melalui Inovasi Dunia Pendidikan”

pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang
masing-masing, (b) setiap program studi wajib Menyusun
kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan

kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi
sesuai denga kebijakan, regulasi dan panduan tentang
penyusunan kurikulum program studi, (c) setiap program
studi wajib mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal
untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran
program studi. Jadi, penjaminan mutu harus ada di setiap
prodi, bukan hanya institusi. Kendalanya, RKKL tidak
menganggarkan penjaminan mutu prodi. Ini biasanya

perencanaan tidak memperhatikan perundang-undangan
Perpres Nomor 73 Pasal 10 butir 4.

E. Kebijakan Khusus
Kebijakan khusus yang dimaksud adalah program riil atau
nyata yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi (PT) sebagai tindak
lanjut dari kebijakan umum sebagaimana disebutkan di atas.

meskipun program-program khusus ini terkait dengan tugas
umum Dirjen Dikti, namun Perguruan Tinggi memegang peran
sentral dalam ranah implementasinya. Misalnya, penyelenggaraan
rekognisi pembelajaran lampau (RKL), meskipun tugas ini
menjadi kebijakan umum Dikti, namun dalam pelaksanannya
adalah perguruan tinggi atau instansi terkait lainnya. Berikut ini
merupakan program khusus terkait implementasi KKNI bidang

Pendidikan tinggi: (1) menyelenggarakan rekognisi pembelajaran
lampau (RPL), (2) alih jalur, transfer dan studi lanjut, (3)
pengembangan sistem penjaminan mutu.
Rekognisi pembelajaran lampau adalah proses pengakuan
atas capaian pembelajaran seseorang yang dilakukan secara
otodidak dari pengalaman hidupnya atau yang diperolehnya dari

pelatihan atau pendidikan nonformal atau informal ke dalam
sector Pendidikan formal. Misalnya, dalang kondang, seperti Ki
Anom Suroto dan Manteb Sudarsono, yang hanya berpendidikan