Page 123 - test yy

116 “Mewujudkan Kemandirian Indonesia Melalui Inovasi Dunia Pendidikan”

Perpindahan ini dapat dilakukan setelah menempuh Pendidikan
D3. Artinya, seseorang yang sebelumnya berpendidikan D3
Politeknik, misalnya dapat studi lanjut ke S1 jenis Pendidikan

akademik. Dengan demikian, seseorang dinyatakan boleh pindah
jenis pendidikan setelah dinyatakan mampu oleh institusi
pendidik untuk mengikuti pendidikan kesarjanaan. Besarnya
pengakuan kredit akan menentukan bridging program yang wajib
dijalani oleh peserta didik tersebut.
Kemudian landasan yuridis secara khusus tentang
penjaminan mutu ini adalah Perpres Nomor 73 Pasal 7 ayat 4 butir
c yang menyatakan bahwa setiap program studi buksn hanya

setiap institusi wajib mengembangkan system penjaminan mutu
internal (SPMI) untuk memastikan terpenuhinya capaian
pembelajaran program studi. Berdasarkan perpres ini, unit
penjaminan mutu yang selama ini terintegrasi dengan unit
penjaminan mutu secara terpadu dalam sebuah institusi tidak
memadahi lagi. Apa resiko jika prodi tidak mengembangkan

penjaminan mutu internal? Setidaknya, ketika proses akreditasi
prodi yang bersangkutan akan sulit mendapatkan Nilai A.
Selanjutnya, sistem penjaminan mutu internal di institusi
penyelenggara pendidikan melakukan proses penjaminan mutu
terhadap kualifikasi capaian pembelajaran dari lulusan yang
dihasilkan. Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) sebagai badan
eksternal penjaminan mutu tidak hanya melakukan assessment
pada input dan proses pendidikan, tetapi juga harus menekankan

pada assessment terhadap capaian pembelajaran yang merujuk
deskriptor KKNI, yang menurut Uno (2016), pendidikan
merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui
kegiatan bimbingan, pengajaran, pelatihan atau bagi peranannya
di masa yang akan datang. Program pembangunan nasional
mengamanatkan bahwa salah satu arah kebijakan pembangunan

pendidikan adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi
seluruh rakyat Indonesia.