Page 118 - test yy

BAB 5 : KURIKULUM DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN 111

tenaga yang dikeluarkan sangat besar, akan tetapi hasil yang
diperoleh kecil. Sehubungan dengan masalah efisensi ini,
sebaiknya setiap guru membuat program yang benar-benar dapat

menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran. Sekolah dan guru
harus menghindari program-program kegiatan yang banyak
memerlukan biaya, waktu, tenaga, padahal kegiaan tersebut tidak
atau kurang mendukung terhadap pencapaian tujuan pendidikan.
Masalah lain yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah
masalah terbatasnya daya tampung sekolah khususnya pada
jenjang pendidikan tertentu, untuk memecahkan masalah
tersebut, pemerintah memerlukan langkah-langkah yang inovatif,

yaitu langkah yang dapat menyediakan kesempatan belajar
seluas-luasnya untuk mereka dengan biaya yang rendah tanpa
mengurangi mutu pendidikan.

D. Implementasi Kurikulum sebagai Kebijakan Pendidikan
Implementasi kurikulum menurut Sutrisno (2015) dapat
mengambil contoh dari kurikulum yang digunakan di jenjang

perguruan tinggi yaitu Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia atau selanjutnya disingkat dengan KKNI bidang
pendidikan tinggi, yang dimaksud di sini adalah kebijakan-
kebijakan terkait implikasi praktis diberlakukannya KKNI bidang
pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pemangku kepentingan dan
pihak-pihak terkait yang memegang tanggung jawab di sini
adalah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Dirjen

Dikti), yang dalam hal ini dibidangi oleh Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) dan Direktorat Pendidikan
Tinggi (Dikti), termasuk semua Perguruan Tinggi Umum.
Termasuk dalam hal ini adalah Kementerian Agama yang di
bidangi oleh Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI). Dengan
demikian, implementasi praktis kebijakan diterapkannya KKNI

bidang pendidikan tinggi berada sepenuhnya pada kebijakan
umum dan tugas khusus Dirjen Dikti dengan segenap PTU-nya