Page 26 - Buku Panduan Kunker Kota Semarang 8-11 Maret 2021

SAMBUTAN KEPALA PUSAT KAJIAN AKN DI BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DALAM RANGKA DISKUSI DAN KONFIRMASI TERKAIT
“DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL”
PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 10 Maret 2021

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua

Yang kami hormati,

Bapak/Ibu Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) Provinsi Jawa Tengan beserta jajaran;
Pejabat dan Staf di Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara;

Para Analis APBN Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara; serta

Hadirin yang kami hormati,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena berkat nikmat dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, baik secara fisik maupun
secara virtual dalam rangka diskusi dan konfirmasi serta pendalaman terkait “Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)” Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang
dalam keadaan sehat wal‘afiat.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami selaku Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas
Keuangan Negara mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Kepala Perwakilan
BPKP Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran, yang telah berkenan menerima Tim dari
Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal
DPR RI dan meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan terkait
pengelolaan DTKS di Jawa Tengah, khususnya pengelolaan DTKS Kota Semarang
pada pagi hari ini.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) merupakan salah satu pusat
dari 5 (lima) pusat di Badan Keahlian DPR RI yang berdasarkan Perpres Nomor 26
Tahun 2020 Pasal 18 huruf g menjalankan tugas Badan Keahlian dalam
menyelenggarakan fungsi penyiapan rumusan kebijakan pelaksanaan dukungan
kajian akuntabilitas keuangan negara kepada DPR RI.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, PKAKN mempunyai kegiatan utama melakukan
pengkajian/analisis terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, baik terhadap
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS I dan IHPS II), yang meliputi LHP atas
Laporan Keuangan, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) maupun Kinerja

26