Page 22 - Buku Panduan Kunker Kota Semarang 8-11 Maret 2021
P. 22
apresiasi. Namun demikian, dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Kinerja DTKS
diungkap bahwa Kota Semarang tidak melakukan verifikasi dan validasi serta finalisasi
DTKS pada penetapan DTKS tahun 2018.
Untuk itu pada kesempatan ini, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan
Keahlian DPR RI merasa perlu melakukan diskusi dalam rangka konfirmasi dan
pendalaman terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota
Semarang dalam pengelolaan DTKS yaitu pada aspek pendataan, verifikasi dan
validasi, penetapan dan penggunaan DTKS; dan upaya perbaikan pengelolaan DTKS
Kota Semarang.
Akhirnya, perkenankan Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara-
Saudara sekalian atas dukungan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan diskusi
ini. Harapan saya kiranya diskusi dalam rangka konfirmasi dan pendalaman ini dapat
berjalan lancar dan dapat memberikan pengetahuan kepada para Analis APBN di
Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI.
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh
22
