Page 21 - Buku Panduan Kunker Kota Semarang 8-11 Maret 2021

Pada saat ini PKAKN sedang menyusun kajian dengan tema “Akuntabilitas
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)”. Kajian ini nantinya akan
disampaikan kepada komisi terkait sebagai bahan pembahasan komisi bersama
dengan mitra kerjanya guna mengoptimalkan fungsi pengawasan DPR RI terhadap
pengelolaan keuangan negara khususnya pengelolaan anggaran perlindungan sosial.

Untuk mencapai salah satu tujuan negara yang diamanatkan dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu
melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, dan
dalam Pasal 34 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara
oleh negara, maka negara wajib mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan
sosial. Dalam hal ini Indonesia telah memiliki beberapa program Bantuan Sosial
(Bansos) dan Jaminan Sosial (Jamsos) seperti PKH, Bansos Pangan, PBI-JK, dan
lain-lain.
Dalam rangka penyelenggaraan jaminan perlindungan sosial, Pemerintah telah
mengalokasikan anggaran perlindungan sosial. Dalam periode tahun 2016 sampai
dengan tahun 2021 anggaran perlindungan sosial mengalami tren kenaikan, dari
sebesar Rp261,2 triliun pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp419,3 triliun pada tahun
2021.

Saat ini Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19 yang memiliki dampak
signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana terjadi kenaikan Tingkat
Kemiskinan pada Maret Tahun 2020 menjadi 9,78% dari 9,22% pada September
2019. Program bantuan sosial (bansos) menjadi sangat penting dan menjadi harapan
rakyat Indonesia. Oleh karena itu, akurasi DTKS sangat diperlukan untuk mendukung
keberhasilan penyelenggaraan berbagai program perlindungan sosial yang telah
dicanangkan oleh Pemerintah. Namun, faktanya masih ditemukan berbagai
permasalahan dalam pengelolaan DTKS, diantaranya yaitu terdapat penduduk yang
seharusnya berhak menerima bantuan namun datanya tidak terdapat dalam DTKS
serta sebaliknya, terdapat penggunaan DTKS yang belum dapat meminimalisasi
permasalahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang tidak terdistribusi, dan adanya
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak bertransaksi pada penyaluran Bantuan
Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Berdasarkan data kemiskinan, persentase tingkat kemiskinan Kota Semarang jauh
lebih baik dibanding rata-rata persentase tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
maupun Nasional, bahkan terbaik di Provinsi Jawa Tengah. Namun, sejak adanya
pandemi Covid-19 pada tahun 2020, persentase tingkat penduduk miskin Kota
Semarang mengalami peningkatan sebesar 0,36% dibanding tahun 2019, dari
sebesar 3,98% pada tahun 2019 menjadi 4,34% pada tahun 2020.

Kemudian, berdasarkan Dashboard DTKS per Oktober 2020 pada aplikasi Sistem
Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) Kementerian Sosial,
diketahui bahwa Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang aktif dalam
melakukan perbaikan dan pemutakhiran data dan menduduki peringkat Terbaik Ke-3
se-Jawa Tengah, dengan persentase perbaikan data mencapai 91%. Hal ini patut kita

21