Page 23 - Buku Panduan Kunker Kota Semarang 8-11 Maret 2021
P. 23
SAMBUTAN KEPALA PUSAT KAJIAN AKN DI DISDUKCAPIL
KOTA SEMARANG
DALAM RANGKA DISKUSI DAN KONFIRMASI TERKAIT
“DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL”
PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 9 Maret 2021
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semua
Yang kami hormati,
Bapak/Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
beserta jajaran;
Pejabat dan Staf di Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara;
Para Analis APBN Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara; serta
Hadirin yang kami hormati,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena berkat nikmat dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, baik secara fisik maupun
secara virtual dalam rangka diskusi dan konfirmasi serta pendalaman terkait “Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)” di Kota Semarang dalam keadaan sehat
wal‘afiat.
Pada kesempatan ini, perkenankan kami selaku Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas
Keuangan Negara mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang beserta jajaran, yang telah
berkenan menerima Tim dari Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan
Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dan meluangkan waktunya untuk berdiskusi
dan berbagi pengetahuan terkait pengelolaan DTKS di Kota Semarang pada siang
hari ini.
Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) merupakan salah satu pusat
dari 5 (lima) pusat di Badan Keahlian DPR RI yang berdasarkan Perpres Nomor 26
Tahun 2020 Pasal 18 huruf g menjalankan tugas Badan Keahlian dalam
menyelenggarakan fungsi penyiapan rumusan kebijakan pelaksanaan dukungan
kajian akuntabilitas keuangan negara kepada DPR RI.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, PKAKN mempunyai kegiatan utama melakukan
pengkajian/analisis terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, baik terhadap
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS I dan IHPS II), yang meliputi LHP atas
Laporan Keuangan, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) maupun Kinerja
23
