Page 20 - Buku Panduan Kunker Kota Semarang 8-11 Maret 2021

SAMBUTAN KEPALA PUSAT KAJIAN AKN DI DINSOS KOTA SEMARANG
KEPALA PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DALAM RANGKA DISKUSI DAN KONFIRMASI TERKAIT
“DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL”
PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 9 Maret 2021

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua

Yang kami hormati,

Bapak/Ibu Kepala Dinas Sosial Kota Semarang beserta jajaran;
Pejabat dan Staf di Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara;

Para Analis APBN Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara; serta

Hadirin yang kami hormati,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena berkat nikmat dan rahmat-Nya kita dapat bertemu, baik secara fisik maupun
secara virtual dalam rangka diskusi dan konfirmasi serta pendalaman terkait “Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)” di Kota Semarang dalam keadaan sehat
wal‘afiat.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami selaku Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas
Keuangan Negara mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Kepala Dinas Sosial
Kota Semarang beserta jajaran, yang telah berkenan menerima Tim dari Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI dan meluangkan waktunya
untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan terkait pengelolaan DTKS di Kota
Semarang pada pagi hari ini.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) merupakan salah satu pusat
dari 5 (lima) pusat di Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI yang berdasarkan
Perpres Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 18 huruf g menjalankan tugas Badan Keahlian
dalam menyelenggarakan fungsi penyiapan rumusan kebijakan pelaksanaan
dukungan kajian akuntabilitas keuangan negara kepada DPR RI.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, PKAKN mempunyai kegiatan utama melakukan
pengkajian/analisis terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, baik terhadap
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS I dan IHPS II), yang meliputi LHP atas
Laporan Keuangan, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) maupun Kinerja
pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan Badan Lainnya;
maupun terhadap LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

20