Page 15 - Buku Panduan Kunker Kota Semarang 8-11 Maret 2021

analisis lebih lanjut untuk mengetahui peran BPKP dalam pengelolaan DTKS dan hasil
monitoring BPKP terhadap pengelolaan Bantuan Sosial.

Maksud dan Tujuan Kegiatan

Kegiatan bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan
Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI terkait peran BPKP dalam
pengelolaan DTKS dan hasil monitoring BPKP terhadap pengelolaan Bantuan Sosial.

Pokok Pembahasan

Beberapa pokok pembahasan yang akan menjadi bahan diskusi dalam rangka konfirmasi dan
pendalaman terkait DTKS, antara lain:
4. Peran BPKP Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan DTKS pada aspek Pendataan,
Verifikasi dan Validasi, Penetapan, dan Penggunaan DTKS.
5. Hasil monitoring BPKP Provinsi Jawa Tengah terhadap pengelolaan Bantuan Sosial.

Narasumber
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Waktu dan Tempat
Kegiatan diskusi dalam rangka konfirmasi permasalahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
ini akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 10 Maret 2021
Waktu : 09.30 WIB – Selesai
Tempat : Kantor BPKP Provinsi Jawa Tengah
Peserta : Pejabat dan Analis APBN Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan
Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Daftar Pertanyaan ke Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Provinsi Jawa Tengah
1. Apa peran Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi
Jawa Tengah terkait pengelolaan DTKS pada aspek Pendataan, Verifikasi dan Validasi,
Penetapan, dan Penggunaan DTKS?
2. Apakah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah melakukan kegiatan monitoring
DTKS secara rutin?
3. Dilansir dari situs bpkp.go.id, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah melakukan
monitoring pengelolaan bantuan sosial dan menemukan beberapa permasalahan yaitu
terdapat 29.991 NIK penerima bantuan sosial tidak valid dan masih terdapat Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) yang layak menerima namun belum tercover.
a. Apa rekomendasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah terhadap permasalahan
tersebut?
b. Bagaimana status tindak lanjut rekomendasi saat ini?
c. Apakah hasil monitoring Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah tersebut telah
disampaikan dan didiskusikan secara intens dengan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) terkait?

15