Page 14 - Buku Panduan Kunker Kota Semarang 8-11 Maret 2021

sebanyak 4.310.805 dengan perbaikan sebanyak 1.792.801 atau sebesar 41,59% dan terdapat
usulan baru sebanyak 217.183. Satu hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa
rata-rata perbaikan DTKS di Jawa Tengah tidak sampai 50%. Persentase perbaikan DTKS
terbesar adalah Kabupaten Wonogiri yaitu sebesar 96% dan persentase perbaikan DTKS
terendah adalah Kabupaten Grobogan yaitu sebesar 0,78%. Perbaikan DTKS ini sangat penting
dalam upaya pemutakhiran data agar program-program perlindungan sosial yang menggunakan
DTKS sebagai basis data penyaluran dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi di Pulau Jawa dengan persentase penduduk miskin
tertinggi ke-2 setelah DIY yang pada tahun 2020 mencapai angka sebesar 11,41%. Angka ini
di atas angka kemiskinan Nasional yaitu sebesar 9,78%.
Grafik. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah

Sumber: BPS, diolah

Pada grafik di atas terlihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terjadi tren
penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, namun pada tahun 2020 tingkat kemiskinan
Jawa Tengah mengalami peningkatan, sebagai akibat dari adanya Pandemi Covid-19.
Peningkatan angka kemiskinan tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 tidak hanya terjadi di
Jawa Tengah saja, tetapi terjadi juga pada daerah lain di Indonesia. Untuk menghadapi hal
tersebut, Pemerintah menggelontorkan berbagai program bantuan sosial kepada masyarakat
dengan menggunakan DTKS sebagai basis data penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu,
akurasi dan kemutakhiran DTKS menjadi sangat penting.

Terkait dengan pengelolaan DTKS, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
juga ikut andil dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Sosial yang
datanya menggunakan DTKS. Di Provinsi Jawa Tengah, BPKP melakukan kegiatan
monitoring terhadap 5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal,
Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara. Berdasarkan hasil monitoring
BPKP ditemukan sebanyak 29.991 NIK penerima bansos tidak valid dan terdapat Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) yang seharusnya layak menerima namun belum tercover.
Berdasarkan paparan di atas, maka Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan
Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI merasa perlu melakukan konfirmasi, pendalaman dan

14