Page 12 - Buku Panduan Kunker Kota Semarang 8-11 Maret 2021

Term Of Reference (TOR)
PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
DALAM RANGKA KONFIRMASI MENGENAI
“DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL”

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka sebagaimana
amanat Pancasila dan UUD 1945 negara memiliki tanggung jawab melindungi segenap bangsa
Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Pasal 34 UUD 1945 juga mengamanatkan
bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan negara wajib mengembangkan
sistem perlindungan dan jaminan sosial yang bersifat nasional dan memberdayakan masyarakat
yang lemah dan tidak mampu dengan bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan yang
layak secara terarah, terpadu dan berkelanjutan. Perwujudan nyata dari amanat Pancasila dan
UUD 1945 tersebut di atas, diantaranya dilaksanakan dengan menyelenggarakan program
perlindungan sosial.

Salah satu bentuk pelaksanaan perlindungan sosial yaitu bantuan sosial (bansos) kepada
seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan
kerentanan sosial agar tetap dapat hidup secara wajar. Bansos tersebut dapat bersifat sementara
dan/atau berkelanjutan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau
penguatan kelembagaan. Beberapa program bantuan sosial untuk masyarakat mencakup
Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program
Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai.
Dalam rangka penyelenggaraan jaminan perlindungan sosial, Pemerintah memberikan
dukungan yang salah satunya dilakukan dengan mengalokasikan anggaran perlindungan sosial.
Dalam periode tahun 2016-2019, anggaran perlindungan sosial meningkat dari Rp261,16
triliun pada tahun 2016 menjadi Rp379,1 triliun pada tahun 2019, sebagaimana terlihat pada
tabel berikut.

Tabel Anggaran Perlindungan Sosial, 2016-2021
(Triliun Rupiah)
Tahun Anggaran Pertumbuhan (%)
2016 261,2 3,7
2017 275,7 5,6
2018 353,9 28,4
2019 379,1 7,1
2020 495,0* 30,8
2021 419,3** (15,3)
*)Outlook APBN 2020 berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020
**)RAPBN 2021
Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN TA 2021

Kesuksesan pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial menjadi sangat penting
ditengah keadaan negara sedang menghadapi Pandemi Covid-19. Untuk mencapai kesuksesan

12