Page 10 - Buku Panduan Kunker Kota Semarang 8-11 Maret 2021
P. 10

IV. Penggunaan DTKS

                   1.  Apakah  pernah  terdapat  permasalahan  terkait  pengajuan  penggunaan  DTKS  oleh
                       Pemerintah Kota Semarang kepada Kemensos yang terhambat? Jika iya, kapan hal itu
                       terjadi?
                   2.  Bagaimana  peran  Dinas  Sosial  Pemerintah  Kota  Semarang  dalam  proses  Buka
                      Rekening Kolektif (Burekol) untuk penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)?
                      Apa yang menjadi kendala dalam proses Burekol?
                   3.  Pada LHP atas Kinerja DTKS, disebutkan bahwa terdapat Keluarga Penerima Manfaat
                      (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak padan dengan DTKS. Apakah hal
                      ini juga terjadi di Kota Semarang? Bagaimana progress verifikasi data yang dilakukan
                      Pemerintah Kota Semarang memperbaiki data ini?


               Daftar Pertanyaan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
               Salah satu permasalahan terkait dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah
               masih  cukup  banyaknya  Nama,  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  dan  Nomor  Kartu
               Keluarga yang tidak valid yang dapat menghambat akses penduduk miskin dan rentan miskin
               terhadap program bantuan sosial dan layanan dasar lainnya.

               Pertanyaan:

               1.  Berapa banyak Nama, NIK dan Nomor Kartu Keluarga yang tidak valid dalam DTKS di
                   Kota Semarang?
               2.  Apa langkah yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Semarang untuk mengatasi masalah
                   Nama, NIK dan Nomor Kartu Keluarga yang tidak valid tersebut?

               3.  Apakah terdapat kendala dalam memadankan Nama, NIK, Nomor Kartu Keluarga pada
                   DTKS dengan data yang dimiliki oleh Dukcapil Kota Semarang?
               4.  Bagaimana peran Dukcapil Kota Semarang dalam memastikan akurasi dan kemutakhiran
                   DTKS?
               5.  Apakah Disdukcapil Kota Semarang juga ikut memetakan penduduk miskin pada tingkat
                   kelurahan/desa untuk memudahkan dalam menganalisa potensi dan kebutuhan intervensi
                   program di kelurahan/desa tersebut perlu dilakukan?

               6.  Bagaimana pola koordinasi yang dilakukan Disdukcapil Kota Semarang dengan Dinsos
                   Kota Semarang  dalam rangka  sinkronisasi  NIK  dalam DTKS  yang dicocokkan dengan
                   database kependudukan?
               7.  Sampai saat ini, berapa data NIK dalam DTKS Kota Semarang yang berhasil disinkronisasi
                   dengan database kependudukan?

               8.  Adakah hambatan atau kendala dalam koordinasi dengan Dinas Sosial terkait pendataan
                   DTKS?

               9.  Apakah telah terdapat integrasi sistem Dukcapil Kota Semarang dengan Dinas Sosial Kota
                   Semarang?
               10. Bagaimana  proses  sinkronisasi  yang  dilakukan  antara  Dinsos  Kota  Semarang  dengan
                   Disdukcapil Kota Semarang dalam masa Pandemi Covid-19?


                                                           10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15