Page 5 - Buku Panduan Kunker Kota Semarang 8-11 Maret 2021

tantangan terbesar dalam pelaksanaan program pemerintah, khususnya program
penanggulangan kemiskinan adalah teridentifikasinya kelompok masyarakat sasaran yang
menjadi penerima manfaat secara tepat, sesuai dengan kriteria dari masing-masing program
yang dicanangkan pemerintah. Semakin tepat sasaran penerima manfaat, maka akan semakin
nyata keberhasilan dari tujuan program penanggulangan kemiskinan dapat terwujud.

Perjalanan pemerintah dalam menciptakan suatu basis data untuk menunjang program
perlindungan sosial telah diawali pada tahun 2005 yaitu dengan adanya Pendataan Sosial
Ekonomi (PSE) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang merupakan sensus kemiskinan untuk
menunjang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan
(PKH). Basis data tersebut terus berkembang hingga saat ini menjadi Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
Jika melihat tren kenaikan anggaran perlindungan sosial dari tahun 2016 sampai dengan tahun
2021 ditambah lagi dengan keadaan Pandemi Covid-19, maka akurasi DTKS sangat diperlukan
untuk mendukung keberhasilan program-program perlindungan sosial. Namun, faktanya masih
ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan DTKS diantaranya adalah:
 Permasalahan akurasi DTKS sebagai dasar pemberian bantuan sosial pada masa
penanggulangan Pandemi Covid-19 sedemikian penting, sehingga Komisi Pemberantasan
Korupsi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan
Sosial ke Masyarakat.
 Temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja oleh BPK RI terhadap pengelolaan
DTKS dalam penyaluran bantuan sosial tahun 2018 s.d. triwulan III 2019 pada Kementerian
Sosial dan Instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
dan Nusa Tenggara Timur, yang mengungkapkan permasalahan pada empat aspek
pengelolaan DTKS:
1. Pendataan, Kemensos dan Pemerintah Daerah belum melaksanakan kegiatan pendataan
terkait pembuatan BAST Pre-list, pelaksanaan Bimtek kepada Pemda dan pelaksanaan
musdes/muskel secara memadai;
2. Pelaksanaan verval belum dapat menghasilkan data input yang berkualitas untuk
penyaluran bansos karena keterbatasan koordinasi Kemensos dengan Pemda yang
berada dalam koordinasi Kemendagri;
3. Proses penetapan DTKS belum sepenuhnya berdasarkan hasil verval daerah;
4. Penggunaan DTKS belum efektif untuk meningkatkan jumlah Keluarga Penerima
Manfaat aktif bansos non tunai.

Untuk memastikan DTKS yang akurat dan mutakhir, maka diperlukan pemutakhiran DTKS
yang berkesinambungan. Status perbaikan DTKS berdasarkan finalisasi periode Oktober 2020
pada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) Kementerian
Sosial, terdapat beberapa daerah dengan kondisi aktif melakukan pemutakhiran DTKS dan
daerah tidak aktif melakukan pemutakhiran DTKS. Dari data tersebut diketahui bahwa Kota
Semarang merupakan daerah yang cukup aktif dalam melakukan perbaikan dan pemutakhiran
data. Dari aplikasi SIKS-NG, terlihat bahwa Kota Semarang telah melakukan update perbaikan

5