Page 6 - Buku Panduan Kunker Kota Semarang 8-11 Maret 2021

DTKS sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada Januari dan Juli Tahun 2019 serta pada Januari dan
Oktober Tahun 2020. Kemudian jika dilihat dari perbaikan data per Oktober 2020, data RuTa
yang telah diperbaiki pada semua periode pemutakhiran mencapai 59.538 RuTa atau 91,00%
dari total RuTa yang masuk ke dalam DTKS sebanyak 65.412. Selain itu, Kota Semarang juga
menambah RuTa melalui usulan baru pada periode Oktober 2020 sebanyak 28.186 RuTa atau
sebesar 44,60% dari keseluruhan RuTa. Kota Semarang menempati urutan 27 secara nasional
dari 406 kabupaten/kota dan menempati urutan ke-3 (tiga) di Provinsi Jawa Tengah setelah
Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Banjarnegara dalam hal persentase jumlah data yang di
verifikasi dan di validasi terbanyak.

Data terkait dengan keaktifan Kota Semarang dalam melakukan pemutakhiran DTKS juga
didukung dengan hasil pemeriksaan BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas
Kinerja Pengelolaan DTKS tahun 2018 s.d. triwulan III 2019 yang mengungkapkan bahwa
Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang telah melakukan verifikasi, validasi, dan
finalisasi DTKS pada periode November 2018 dan Juli 2019, meskipun pada Mei 2018 Kota
Semarang tidak melakukan verval DTKS.
Berdasarkan paparan di atas, maka Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan
Keahlian Setjen DPR RI merasa perlu melakukan pendalaman dan analisis lebih lanjut untuk
mengetahui bagaimana pengelolaan DTKS di Kota Semarang serta permasalahan apa yang
dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Semarang maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Semarang dalam melaksanakan pengelolaan DTKS.

Maksud dan Tujuan Kegiatan
Kegiatan bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan
Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI terkait berbagai permasalahan
pengelolaan DTKS dari aspek Pendataan, Verifikasi dan Validasi, Penetapan, dan Penggunaan
pada Dinas Sosial Kota Semarang, serta permasalahan proses pemadanan data pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Pokok Pembahasan

Beberapa pokok pembahasan yang akan menjadi bahan diskusi dalam rangka konfirmasi dan
pendalaman terkait DTKS, antara lain:
1. Bagaimana komitmen dari Kepala Daerah terkait dengan pemutakhiran DTKS.
2. Kendala dan permasalahan serta upaya perbaikan Dinas Sosial Kota Semarang dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam pengelolaan DTKS pada aspek
Pendataan, Verifikasi dan Validasi, Penetapan, dan Penggunaan DTKS.
3. Kendala dan permasalahan serta upaya perbaikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Semarang dalam proses pemadanan data.

Narasumber

 Dinas Sosial Kota Semarang.
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Waktu dan Tempat

6