Page 8 - Buku Panduan Kunker Kota Semarang 8-11 Maret 2021

a. Kendala apa yang dihadapi dalam melakukan pendataan dan pemutakhiran DTKS?
b. Sebelum Januari 2019, kapan terakhir kali DTKS Kota Semarang diperbarui?

3. Sesuai dengan Permensos Nomor 28 Tahun 2017, dijelaskan bahwa pelaksanaan
muskel/musdes dilakukan oleh perangkat kelurahan/desa merupakan tahapan yang
dilakukan sebelum verifikasi dan validasi.
Pertanyaan:
a. Apakah dalam melakukan pendataan dan verval sebelum akhirnya dimutakhirkan
dalam DTKS, Pemkot Semarang melaksanakan musdes/muskel?
b. Kendala apa yang umumnya dihadapi dalam pelaksanaan musdes/muskel pada
pendataan DTKS?

4. Pusdatin Kemensos wajib memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait
mekanisme pelaksanaan pendataan dan verval kepada seluruh daerah termasuk Pemkot
Semarang.
Pertanyaan:
a. Apakah Pemkot Semarang telah diberikan/mengikuti sosialisasi dan bimbingan
teknis yang diselenggarakan oleh Pusdatin Kemensos secara rutin?
b. Apakah sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pusdatin Kemensos sampai pada tingkat
camat dan kepala desa/lurah/tokoh masyarakat di lokasi pelaksanaan verval yaitu
desa/kelurahan?
c. Terkait dengan pelaksanaan bimtek dan sosialisasi dari Pusdatin Kemensos, apakah
pada tahun 2020 di Kota Semarang telah melakukan bimtek dan sosialisasi?

5. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan DTKS dalam penyaluran Bansos
Tahun 2018 s.d. Tw III 2019 (IHPS II 2019), diketahui bahwa Kota Semarang telah
mempunyai Struktur Organisasi untuk melaksanakan kegiatan pendataan dan verifikasi
validasi sesuai dengan Permensos Nomor 28 Tahun 2017. Selain itu, Kota Semarang
juga telah memiliki SOP/Juklak/Juknis tersendiri yang merupakan turunan dari aturan
Permensos Nomor 28 Tahun 2017. Namun, Kota Semarang tidak memiliki aturan intern
baik berupa perda/perwalikota yang mengatur kegiatan monitoring dan evaluasi atas
kegiatan pendataan dan verifikasi dan validasi.
Pertanyaan:
a. Apakah saat ini Kota Semarang telah memiliki perda/perwalikota yang mengatur
kegiatan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pendataan dan verifikasi dan
validasi?
b. Jika belum, apa kendala/hambatan dan permasalahan sehingga perda/perwalikota
tersebut belum disusun?
c. Jika sudah, apakah kegiatan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pendataan dan
verifikasi dan validasi telah dilaksanakan sesuai dengan perda/perwalikota?

8