Page 9 - Buku Panduan Kunker Kota Semarang 8-11 Maret 2021
P. 9
II. Verifikasi dan Validasi
1. Berdasarkan Dashboard DTKS per Oktober 2020 pada aplikasi Sistem Informasi
Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) Kementerian Sosial, Kota Semarang
merupakan daerah yang aktif melakukan pemutakhiran. Jika dilihat dari perbaikan data
per Oktober 2020, data RuTa yang telah diperbaiki pada semua periode pemutakhiran
mencapai 59.538 RuTa atau 91,00% dari total RuTa yang masuk ke dalam DTKS
sebanyak 65.412. Selain itu, Kota Semarang menempati urutan 27 secara nasional dari
406 kabupaten/kota dan menempati urutan ke-3 (tiga) di Provinsi Jawa Tengah. Inovasi
apa yang dilakukan oleh Kota Semarang sehingga bisa mencapai prestasi tersebut?
2. Salah satu permasalahan pelaksanaan verifikasi dan validasi adalah keterbatasan
anggaran Pemerintah Daerah untuk mendukung proses pelaksanaan verifikasi-validasi.
Bagaimana alokasi anggaran pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS di Kota
Semarang?
3. Berapa jumlah serta bagaimana kualifikasi SDM yang dimiliki oleh Kota Semarang
dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS?
4. Dengan persentase perbaikan yang telah mencapai 91,00%, apakah Dinas Sosial Kota
Semarang masih memiliki kendala dari segi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan
verifikasi dan validasi?
5. Apakah Dinas Sosial Kota Semarang telah melaksanakan sosialisasi dan bimbingan
teknis bagi para pelaksana verifikasi dan validasi DTKS?
6. Bagaimana pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS di Kota Semarang pada masa
Pandemi Covid-19?
III. Penetapan DTKS
1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kinerja DTKS pada IHPS II
2019, disebutkan bahwa penetapan DTKS Kota Semarang pada Mei 2018 dilakukan
tanpa melalui tahapan verifikasi dan validasi serta tanpa proses finalisasi.
a. Apa yang menjadi kendala penetapan DTKS tersebut dilakukan tanpa proses verval
dan proses finalisasi?
b. Bagaimana tanggapan Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kota Semarang terhadap
akurasi data pada penetapan DTKS yang dilakukan tanpa verval dan finalisasi?
c. Terdapat penjelasan pada LHP tersebut bahwa jika daerah tidak melakukan klik
pada tombol finalisasi dan melakukan upload BA Pengesahan, maka verval hanya
akan berada pada server lokal daerah dan tidak termutakhirkan pada SIKS-NG
Pusdatin Kesos. Apakah permasalahan ini juga terjadi di Kota Semarang?
d. Bagaimana upaya Dinas Sosial Pemerintah Kota Semarang untuk memberikan
pemahaman menyeluruh terkait proses finalisasi? Apakah terdapat bimbingan
teknis terjadwal?
2. Terkait dengan proses Data Cleaning, Pusdatin Kemensos seharusnya memberikan
feedback atas semua data yang telah dilakukan cleaning. Apakah pihak Pemerintah
Kota Semarang menerima pemberitahuan ini dari Pusdatin Kemensos?
9
