Page 170 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

b. rancangan peraturan menteri, peraturan lembaga
pemerintah nonkementerian, peraturan lembaga
nonstruktural; dan
c. peraturan menteri, peraturan lembaga pemerintah
nonkementerian, peraturan lembaga nonstruktural.

B. PARTISIPASI MASYARAKAT

Pertanyaan 101
Apa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat?

Jawaban:
Yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat adalah peran serta
masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepen-
tingannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang
bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan
memenuhi tiga prasyarat; yaitu pertama, hak untuk didengarkan
pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbang-
kan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk
mendapatkan penjelasan atau jawaban (right to be explained). 68

Pertanyaan 102
Siapakah yang dimaksud dengan masyarakat yang berhak memberi
masukan?
Jawaban:
Masyarakat yang berhak memberi masukan adalah orang perseo-
rangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau

68 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PENYEBARLUASAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 115